Disalin dari Kemendesa.go.id JAKARTA – Ragam upaya dilakukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa termasuk pendidikan. Salah satu yang dilakukan adalah bekerjasama dengan…
Disalin dari Kemendesa.go.id JAKARTA – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) memberikan penghargaan kepada para transmigran teladan dan pembina permukiman transmigran teladan. Penghargaan tersebut diberikan untuk memberikan…
Disalin dari Kemendesa.go.id JAKARTA - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bekerja sama dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga akan menyelenggarakan Expo dan Conference Indonesia Multi Event 2018…
PBB adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi dan atau bangunan. Keadaan subjek tidak ikut menentukan besarnya pajak. PBB pada awalnya merupakan pajak pusat yang alokasi penerimaannya dialokasikan ke daerah-daerah dengan proporsi tertentu, namun demikian dalam perkembangannya berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang PDRD pajak ini khususnya sektor perkotaan dan pedesaan menjadi sepenuhnya pajak daerah. Landasan Filosofi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah sebagai berikut:
PBB dikenakan terhadap objek pajak berupa tanah dan atau bangunan yang didasarkan pada azas kenikmatan dan manfaat, dan dibayar setiap tahun. PBB pengenaannya didasarkan padaUndang-undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.12 tahun 1994. Namun demikian dalam perkembangannya PBB sektor pedesaan dan perkotaan menjadi pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Pasal 77 sampai dengan Pasal 84 mulai tahun 2010.
Informasi pertanahan saat ini menjadi demand/kebutuhan pokok berbagai pihak yang harus segera terlayani. Ketersediaan informasi pertanahan merupakan salah satu unsur penting dalam tata pengelolaan negara guna perencanaan, perancangan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tanah. Sebelum era perkembangan sistem informasi dan teknologi informasi seperti sekarang ini, Indonesia telah melaksanakan Sistem Informasi Pertanahan secara konvensional, yaitu sistem manajemen basis data terpadu antara obyek grafis persil (peta) dan non-grafis (atribut persil). Pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa informasi
pertanahan lengkap dengan keseluruhan atributnya, secara konvensional memerlukan banyak tenaga dan waktu, sulit dipertukarkan, sulit dimutakhirkan, terbatas dalam ragam analisa dan penyajiannya.
Sistem Informasi merupakan sekumpulan data dasar yang memiliki keterkaitan satu dengan lainnya dan telah melalui proses pengolahan (basis data) dengan menggunakan teknologi informasi (media/alat/tool) guna : perencanaan, perancangan dan pengambilan berbagai keputusan berbasis keruangan. Sedangkan teknologi informasi dapat kita katakana merupakan sekumpulan media/tool/alat utamanya komputer dan segala software pengolahannya dan juga jaringan internet yang digunakan.
Lahirnya sistem informasi pertanahan ini dilatarbelakangi adanya kebutuhan/demand informasi guna perencanaan, perancangan dan pengambilan keputusan secara cepat, murah dan terjangkau yang tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. Informasi pertanahan yang dikelola dalam Sistem Informasi Pertanahan (SIP) menerapkan teknologi-teknologi tersebut di bidang pertanahan dan merupakan unsur dasar dalam perencanaan, perancangan dan pengambilan keputusan keruangan. Sistem Informasi Pertanahan (SIP) merupakan sistem informasi pendukung dalam pengelolaan (management) pertanahan secara terintegrasi. SIP dapat didefinisikan sebagai kombinasi manusia dan sumberdaya keteknikan yang disertai dengan tata-laksana organisasi untuk memproduksi informasi yang diperlukan untuk pendukung pengelolaan pertanahan. Sistem Informasi Pertanahan (SIP) adalah kombinasi sumberdaya manusia dan sumberdaya teknik bersama dengan seperangkat prosedur mengorganisir yang menghasilkan pengumpulan, penyimpanan, pemanfaatan, penyebaran, dan pemakaian informasi pertanahan dalam suatu cara yang sistematis (Walijatun; 2002).
Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) memberi peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia. Peluang karena MEA akan memberi kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk menarik keuntungan dari pasar yang lebih luas se-ASEAN. Namun ini menjadi tantangan karena Indonesia bisa tergerus jika produknya kalah saing dengan Negara lain.
Adanya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) masyarakat Indonesia tidak boleh menganggapnya remeh, karena realisasi pencapaian MEA nantinya, baik barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil dan aliran modal akan lebih bebas keluar masuk diantara anggota ASEAN tanpa hambatan baik itu tarif maupun nontarif, selain itu setiap anggota ASEAN tanpa hambatan bisa ‘menjaring’ konsumen untuk produk-produknya dari negara-negara lain anggota ASEAN. Hal itu tentunya akan menjadi peluang emas bagi setiap negara yang sudah memiliki persiapan yang matang, akan tetapi di lain pihak bisa menjadi bumerang bagi negara-negara yang tidak atau kurang mempersiapkan diri. Bayangkan saja jika produk dari negara-negara ASEAN lain menyerbu pasar Indonesia, karena produk lokal yang kalah saing dengan produk luar yang mungkin akan jauh lebih murah, seperti produk Cina yang marak di Indonesia, meskipun dari beberapa survey menyebutkan perekonomian Indonesia cenderung stabil, tapi kita patut waspada.
Untuk menghadapi era pasar bebas se-Asia Tenggara itu, dunia usaha di Tanah Air tentu harus mengambil langkah-langkah strategis agar dapat menghadapi persaingan dengan negara ASEAN lainnya, tak terkecuali sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM). Salah satu unsur penting untuk sukses menghadapi MEA adalah dengan menguatkan KUKM (Koperasi dan Usaha Kecil Menengah) yang berbasis desa. Perlu strategi khusus untuk menguatkan KUKM di desa-desa dalam menghadapi MEA.
Strategi itu, meliputi peningkatan wawasan pelaku KUKM di desa tentang MEA terutama hal-hal yang sangat mendasar seperti, apa saja yang terkait dengan MEA, apa prospek dan tantangan dalam MEA, dan lain-lain. Hal ini juga mendapat dukungan penuh dengan adanya Sistem Informasi Manajemen Bisnis Desa (SIMBISDES) untuk meningkatkan efisiensi usaha dan pengembangan usaha serta kualitas produk yang dihasilkan oleh KUKM yang ada di desa. Hal ini dilakukan agar produk-produk yang dihasilkan desa dapat diadu kualitas dan harganya dengan produk Negara lain.
Salah satu agenda desa dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik adalah dengan membangun sistem perencanaan yang baik dan berpihak pada masyarakat miskin dan berkeadilan gender yang dilakukan secara partisipatif. Karena dengan adanya perencanaan yang baik cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat dapat dilakukan secara terencana dan terukur. Dari dokumen perencanaan tersebut kemudian disusun Anggaran dan Belanja Desa (APB Desa).
Proses Perencanaan Desa yang didasarkan pada prinsip partispasi, transparansi dan akuntabel akan memberikan arti dan nilai bahwa pemerintahan desa dijalankan dengan baik. RPJMDes sebagai salah satu syarat pencairan Dana Desa menjadi sebuah PR besar untuk perangkat desa yang mendapat anggaran dana desa. Beberapa kasus yang menyebutkan 80% RPJMDes yang dibuat oleh beberapa desa dengan cara copypaste memberi gambaran bahwa banyak perangkat desa yang belum mengerti bagaimana cara penyusunan RPJMDes.
Pentingnya RPJMDes patutnya dapat dipahami oleh seluruh perangkat desa, oleh sebab itu pemerintah juga menetapkan tata cara penyusunan melalui Permendagri. Penetapan Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa yang di dalamnya menjelaskan bagaimana tata cara penyusunan RPJMDes dan Pengembangan RPJMDes yang diharapkan perangkat desa dapat memahami fungsi dan tujuan RPJMDes.
RPJMDes disusun untuk menjadi kerangka berpikir sistematis tentang permasalahan yang dihadapi warga desa, tentang potensi sumberdaya desa, serta rumusan tindakan strategis yang diorientasikan untuk memenuhi cita – cita bersama yaitu peningkatan kesejahteraan dan sekaligus membangun tata pemerintah desa yang demokratis, adil, dan terbuka (transparan). RPJMDes disusun melalui forum Musyawarah perencanaan Pembangunan (musrenbang) 5 tahunan atau biasa disebut musrenbang RPJMDes yang selanjutnya menjadi acuan penyusunan RKP Desa melalui musrenbang tahunan.
Tujuan penyusunan RPJMDes adalah untuk merumuskan visi dan misi yang diperoleh dari musyawarah perencanaan bersama warga masyarakat dan menyusun program dan kegiatan indikatif 5 tahun yang diperoleh dari musyawarah perencanaan bersama rakyat. Untuk itulah dibutuhkan suatu Sistem Teknologi Informasi yang mampu mengakomodir kepentingan Perencanaan Desa yang strategis untuk masa yang akan datang.
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 113 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Aset Desa.
Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) atau perolehan Hak lainnya yang sah. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa. Jenis aset desa terdiri atas :
Untuk menghadapi era pasar bebas se-Asia Tenggara, dunia usaha di Tanah Air tentu harus mengambil langkah-langkah strategis agar dapat menghadapi persaingan dengan negara ASEAN lainnya, tak terkecuali sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM). Salah satu unsur penting untuk sukses menghadapi MEA adalah dengan menguatkan KUKM (Koperasi dan Usaha Kecil Menengah) yang berbasis Desa.
Koperasi desa merupakan salah satu bagian dari jenis koperasi berdasarkan keanggotaannya. Koperasi unit desa menyediakan kebutuhan pertanian untuk masyarakat pedesaan. Yang boleh menjadi anggota koperasi unit desa adalah masyarakat setempat. Hasil dari usaha koperasi ini adalah sistem bagi hasil antar sesama anggota dan sedikit persenan dari hasil tersebut menjadi hak desa. Dan sistem bagi hasil tidak ada unsur yang saling merugikan bahkan saling menguntukan tanpa memberikan beban yang lebih berat. Hal inilah yang akan menjadikan masyarakat desa semakin erat rasa kekeluargaan nya untuk saling berbagi dan menyayangi kepada warga masyarakat yang lainnya dengan tidak mengurangi hak warga yang lainnya.
Selain usaha tersebut akan menghasilkan, para anggotanya juga akan memperoleh manfaat. Manfaat yang akan diperoeh oleh anggota koperasi unit desa yaitu mempermudah untuk memperoleh modal usaha, belajar berorganisasi dan memajukan usaha koperasi itu sendiri. Manfaat inilah yang menjadi patokan dari efektifnya usaha koperasi tersebut. Koperasi desa akan berjalan dengan baik jika dijalankan dengan baik pula. Ada beberapa hal yang menjadi bahan pertimbangan untuk menunjang efektifitas koperasi unit desa. Yaitu, koordinasi antar sesama anggota, modal usaha yang kuat, karyawan koperasi yang berkompeten dan kepercayaan masyarakat setempat. Keempat hal ini perlu dijadikan bahan diskusi bagi anggota pada saat koordinasi. Hal ini dimaksudkan agar usaha koperasi yang dijalankan berjalan dengan baik serta tujuan yang telah dikonsep bisa dicapai.
Selain itu, Sistem Koperasi Desa yang efektif adalah yang paling penting untuk dikembangkan dalam menghadapi era MEA melalui unsur-unsur terkait dengan industri kreatif dan inovatif, handicraft, home industry, teknologi informasi, serta upaya peningkatan akses dan transfer teknologi. Koperasi Desa menjadi wadah penting berbagai macam program pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui penguatan kelompok dan pengembangan kegiatan ekonomi produktif serta peningkatan pendidikan yang mengarah pada kesejahteraan masyarakat Desa.
Pengelolaan keuangan desa perlu memperhatikan prinsip penganggaran yang didasarkan pada pendekatan kinerja (performance budget) dan penatausahaan keuangan desa yang didasarkan pada standar akuntansi keuangan desa yang berlaku. Dalam rangka membantu pemerintah desa untuk mewujudkan serangkaian kebijakan pemerintah khususnya dibidang keuangan kami telah mengembangkan suatu Sistem Informasi Laporan Keuangan Desa (SIKADES).
Sehingga dengan menggunakan sistem ini, pemerintah desa dapat menyusun Laporan Keuangan tepat waktu. Berbeda dengan yang sudah ada, aplikasi ini lebih ringan, lebih mudah digunakan, instalasi sangat mudah, proses pengolahan data lebih cepat dan aplikasi ini dapat diintegrasikan baik dalam satu Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi bahkan sampai tingkat Nasional. Berbagai kebijakan pemerintah yang terkait dengan Sistem Informasi Pengelolaan Laporan Keuangan Desa ini antara lain :